Guru SMP Sinar Pancasila, Sunaryadi menyatakan prihatin mengetahui aksi pemukulan siswa yang diserang oleh orang luar sekolah. Menurutnya, apapun permasalahan yang timbul dari lingkungan sekolah maupun di luar sekolah dilakukan dengan cara yang etis. “Sangat memprihatinkan ada orang luar masuk sekolah dan memukul murid. Harus ada kerja sama orang tua, sekolah, masyarakat sektiar dan pihak berwajib khususnya dalam pengawasan danp pembinaan,” katanya, Sabtu (5/1).

Melina Wakil Kepala Sekolah SMP PGRI 2 yang terletak di kawasan Gunung Guntur juga turut menyesalkan kejadian itu. Kalangan guru baru mengetahui ada aksi pemukulan, ketika saat jam istirahat pukul 10.20 Wita. Terdengar suara ribut dan baku hantam yang melibatkan reamja dari luar sekolah. Kabar pemukulan itu yang diterima guru simpang siur. Namun kabarnya perselisihan itu timbul dari ada pihahk yang tersinggung ketika permainan biliar yang saat itu terdapat siswa SMP PGRI

Melina menerangkan, empat siswa yang diduga ikut menjadi korban pemukulan Gosi, Firmansyah, Suryanto dan Fendi telah melaporkan kejadian ini ke aparat kepolisian. Diduga penyerangan dilakukan lima orang tak dikenal. Ketua Persatuan Guru Swasta Balikpapan (PGSB) Subiyanto turut angkat bicara menyikapi kasus penyerangan tersebut. Dia menyesalkan karena persoalan itu sebenarnya bisa diselesaikan lewat jalur musyawarah, misalnya kepala sekolah dan guru dalam menyelesaikan permasalahan.(rid)

PENYERBUAN ke sekolah merupakan fenomena memprihatinkan. Ada solusi lebih etis, yaitu musyawarah. Di sekolah ada manajemen pendidikan, teknisi pendidikan. Kenapa mereka tak menemui kepala sekolah dan guru untuk diselesaikan secara baik.

Karena kasus ini sudah terjadi, saya berharap pihak berwajib bisa mengusut tuntas. Apabila tidak ditindaklanjuti secara tuntas bisa menjadi preseden buruk bagi masyarakat ke depan. Karena dalam dunia pendidikan yang bertujuan membina dan mendidik anak, ternyata ada praktik kasus premanisme.

Dampak secara langsung tidak signifikan, hanya kesannya di mata masyarkat kurang bagus untuk dunia pendidikan. Saya mengimbau Kepala Sekolah cepat mencari solusi, dan pihak berwajib mengusut tuntas agar kasus seperti ini tidak terulang lagi di dunia sekolah di Balikpapan. Pelaku penyerangan dari pihak luar harus tindakan tegas, karena menganggu proses kegiatan belajar mengajar.

Kepala sekolah dan guru selalu melakukan pengawasan kepada siswanya. Selama pengawasan melekat selama jam sekolah yang menjadi tanggung jawab sekolah. Lakukan Pengawasan untuk antisipasi itu selama proses kegiatan belajar mengajar dari pagi sampai jam sekolah berakhir. Anak tidak diperkenankan keluar dari lingkungan sekolah.Guru dan kepala sekolah juga harus melakukan antisipasi agar anak tidak peluang keluar dari pagar sekolah.(rid)

BALIKPAPAN–Kebijakan Pemkot Balikpapan mengalokasikan dana 20 persen dari total APBD hanyalah langkah menghabiskan uang tanpa memiliki arah pasti yang hendak diraih. Buktinya sampai sekarang Balikpapan yang mendapat julukan baru sebagai kota vokasional belum memiliki rencana strategis (Renstra) pendidikan. Sehingga pemanfaatan dana 20 persen dari total APBD lebih terkesan bagaimana caranya dana sebanyak itu habis terbagi, tanpa memiliki tujuan yang hendak dicapai. �Kalau seperti ini tentu akan merugikan dunia pendidikan di Balikpapan,� tandas Sekretaris Persatuan Guru Swasta Balikpapan (PGSB) Nugroho Sudewo kepada Post Metro saat ditemui Metro di kediamannya kemarin.

Berbagai kebijakan Pemkot terutama di bidang pendidikan, ia menegaskan, memang tidak berdasarkan renstra yang jelas.

Nugroho pun mencontohkan tentang kebijakan Bina Lingkungan (BL) yang selama ini menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat dan dunia pendidikan. Polemik itu terjadi karena tidak adanya renstra pendidikan, sehingga programnya dibuat secara tergesa-gesa tanpa kajian yang jelas.

Nugroho mencontohkan, untuk membangun sebuah rumah saja diperlukan renstra yang jelas, sehingga rumah tersebut tidak dibangun asal-asalan yang bisa membahayakan penghuninya. �Begitu juga dengan masalah pendidikan, seharusnya Pemkot Balikpapan sudah memiliki renstra pendidikan kedepannya, sehingga setiap kebijakan untuk pendidikan tidak dilakukan hanya untuk uji coba saja,� kata dia sambil melanjutkan, �Kalau Renstra pendidikannya tidak jelas, maka mau dikemanakan arah pendidikan di kota ini�.

Desakan agar Pemkot segera menggodok Renstra pendidikan bukan hanya dilontarkan Nugroho Sudewo. Sebanyak 50 orang guru yang mengikuti rapat internal PGSB pada Minggu (25/2) kemarin menyepakati agar Pemkot segera membuat Renstra pendidikan pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota Balikpapan.

Kembali Nugroho menegaskan, pihaknya mengajak seluruh komponen pendidikan di Balikpapan dari mulai sekolah negeri, swasta, Pemkot, DPRD untuk duduk satu meja guna sama-sama membahas masalah Renstra pendidikan di Balikpapan. Sehingga apa yang dikerjakan untuk pendidikan menjadi jelas dan tidak asal meraba-raba saja.

�Maka kalau Renstra ini bisa disusun, maka pengggunaan alokasi dana sebesar 20 persen dari APBD untuk pendidikan tidak sia-sia, karena jelas arah penggunaannya. Sebab, selama ini penggunaan dana 20 persen untuk pendidikan tersebut tidak terprogram dengan baik, bahkan untuk pembangunan fisik seperti sekolah dan kantor juga diambil dari dana pendidikan,� papar dia.

Sehingga, tambahnya lagi, alokasi dana untuk peningkatan kualitas pendidikan masih kabur dan belum jelas berapa dana yang disiapkan. Begitu juga dengan dijadikannya kota Balikpapan sebagai kota kejuruan, menurut Nugroho program itu justru akan mengancam sekolah swasta terutama sekolah umum setingkat SMA.

Ditetapkannya Balikpapan sebagai kota kejuruan, maka komposisi sekolah akan menjadi 70 persen untuk Sekolah Kejuruan dan 30 persen untuk Sekolah Umum.

�Saat ini sekolah swasta harus bersiap diri menghadapi keputusan tersebut,� kata dia.

Sekretaris PGSB ini mengatakan, mau tidak mau penyelenggara sekolah swasta harus segera berbenah diri untuk meningkatkan kualitas pendidikannya, serta segera memberikan kesempatan kepada para gurunya untuk menyelesaikan kualifikasi. Jika hal itu tidak dilakukan maka sekolah swasta akan semakin tertinggal.(rm-2/yud)